Connect with us

BOGOR

Belanda Setuju Kerja Sama Penanganan Pantai di Lanjutkan

Published

on

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Istana Bogor.

Jabarraya.com, Bogor – Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan bahwa Pemerintah Belanda menyetujui kerja sama penanganan kawasan pantai terintegrasi di ibu kota yang akan berakhir 2020 dilanjutkan kembali.

“Tentang National Capital Integrated Coastal Development (NCICD), karena nota kesepahamannya habis Juli 2020, beliau setuju untuk meneruskan kerja sama NCICD ini,” kata Basuki mengungkap hasil pertemuan dengan PM Belanda Mark Rutte di Istana Bogor, Senin (7/10/2019).

Basuki menyebutkan ada dua hal penting yang dibicarakan dengan PM Rutte saat pertemuan di Veranda Istana Bogor.

“Ada dua tadi yang saya omongkan di veranda tadi. Satu meneruskan kerja sama NCICD dan kedua tentang kerja sama terkait peningkatan kapasitas SDM,” katanya.

Ia mengatakan PM Belanda setuju kerja sama NCICD itu dilanjutkan.

Basuki menyebutkan kerja sama NCICD sudah berjalan sejak tiga tahun lalu dengan juga melibatkan Korea Selatan.

“Ini akan selesai Juli 2020 tapi kita teruskan,” katanya.

Ia menjelaskan dalam kerja sama NCICD, Belanda mencarikan skema pembiayaan untuk NCICD sementara Korea untuk teknisnya.

Basuki menyebutkan kerja sama itu ditujukan untuk kawasan yang mendesak seperti 120 km pantai utara Jawa.

“Tidak semuanya, tapi yang urgen dulu karena dari tanggul harus dibangun 120 km di pantai utara yang urgen banget itu sekitar 20-an km. Itu dulu yang kita selesaikan,” katanya.

Sementara mengenai peningkatan kapasitas SDM, Basuki menyebutkan hal itu dilakukan dengan penyelenggaraan pendidikan vokasional.

“Saya minta itu karena PU sedang banyak menerima tenaga muda yang diharapkan masuk dalam pengembangan kapasitas SDM, termasuk saya juga minta adviser untuk politeknik PU yg dibangun di Semarang. Beliau menyetujui,” kata Basuki.
(ass)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

BOGOR

Sandiaga Balik, akan Tempati Jabatan Semula di Gerindra

Published

on

Mantan Cawapres RI pendamping Prabowo Subianto, Sandiaga Uno.

Businesstoday.id, Bogor – Juru bicara Ketua Umum Partai Gerindra, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyebutkan bahwa kemungkinan besar, mantan kader partainya, Sandiaga Uno akan kembali menempati jabatan semula di Partai Gerindra, yaitu Wakil Ketua Dewan Pembina.

“Sandi kemungkinan akan kembali ke awal, Wakil ketua Dewan Pembina,” ujar Dahnil kepada awak media di sela-sela Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Gerindra di kediaman Prabowo, Bukit Hambalang, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (16/10/2019).

Menurut dia, meski telah kembali bergabung dengan Partai Gerindra, Sandiaga tak lantas kembali pada jabatannya di DKI Jakarta, sebagai Wakil Gubernur, karena kursi tersebut sudah diserahkan kepada PKS.

“Wagub DKI sudah diserahkan kepada teman-teman PKS. Bang sandi udah nggak bersedia (ke DKI). Beliau akan berhikmat menggerakkan koperasi yang diinisiasi oleh Gerindra, kemudian tentu bergiat di Partai,” katanya.

Sebelumya Sandiaga sempat menegaskan bahwa dirinya tidak meminta posisi tertentu sekembalinya bergabung dengan Partai Gerindra.

Pernyataan itu ia sampaikan saat hadir didampingi istrinya dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Gerindra di kediaman Prabowo Subianto, Bukit Hambalang, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu.

“Saya nggak matok-matok posisi, saya serahkan ke Pak Prabowo semua. Saya serahkan semua keputusannya ke Pak Prabowo,” ujar Sandiaga kepada awak media saat hendak masuk ke halaman rumah Prabowo.

Seperti diketahui, Sandiaga sempat mengundurkan diri sebagai kader Partai Gerinda jelang kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) saat dirinya mendampingi Prabowo Subianto sebagai Calon Wakil Presiden saat itu. (mfs)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

BOGOR

Pembahasan Jalur Puncak II Bogor Usai Kabinet Baru Terbentuk

Published

on

Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rudy Susmanto.

Jabarraya.com, Cibinong – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rudy Susmanto menyebutkan bahwa pembahasan mengenai pembangunan Jalur Puncak Dua, Kabupaten Bogor akan dilakukan ketika Joko Widodo sudah membentuk kabinet baru pada periode keduanya sebagai Presiden RI.

“Saya diskusi dengan senior-senior saya di DPR RI, saat ini mereka nunggu pembentukan kabinet baru. Setelah itu pasti akan ada kebijakan strategis dari pemerintah pusat soal kelanjutan jalur Puncak Dua,” ujarnya, di Cibinong, Bogor, Rabu (16/10/2019).

Menurutnya, pembangunan jalan yang biasa disebut Poros Tengah Timur Kabupaten Bogor itu merupakan solusi jangka panjang penanganan kepadatan volume kendaraan di jalur Puncak Cisarua.

Hal itu karena para pengendara baik tujuan Puncak, Cianjur, Sukabumi, maupun Bandung melintasi jalur yang sama, yaitu Ciawi-Cisarua.

Sedangkan, kata Rudy ketika jalur Puncak Dua sudah terbangun, beban kendaraan di jalur Puncak akan terbagi. Bagi pengendara dengan tujuan Cianjur, Bandung, dan Sukabumi lewat jalur Puncak Dua, sementara jalur Ciawi-Cisarua hanya untuk para pendara yang memang memiliki tujuan ke kawasan Puncak Bogor.

“Kita akan mendorong, supaya pemerintah pusat melanjutkan pembangunan Jalur Puncak Dua. Sebelum pemerintah pusat melakukan pembangunan di daerah-daerah yang lebih jauh, ingat Kabupaten Bogor adalah penyangga ibu kota,” kata Rudy.

Ia menganggap, terbangunnya jalur Puncak Dua akan memberikan efek domino yang berimplikasi positif bagi Pemkab Bogor yakni selain mengurangi kemacetan di Jalur Puncak Cisarua, juga akan mendongkrak perekonomian warga di jalur tersebut.

“Kalau jalur Puncak Dua dibuka, akan menimbulkan pertumbuhan ekonomi yang sangat baik. Kalau dibuka, bisa ke Sukamakmur, ke Jonggol, bisa ke Cianjur, juga ke Sukabumi,” bebernya.

Seperti diketahui, selesai pembebasan lahan untuk jalan yang panjangnya mecapai 46 kilometer ini, Kementerian PUPR sempat membangun sebagian jalan Puncak Dua pada 2015. Tapi proyeknya sempat terhenti lantaran ada perubahan Detil Engineering Design (DED) di tengah jalan. (mfs)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

BOGOR

Rokhmin Dahuri : Revolusi Industri 4.0 Bukan Hanya Teknologi Digital

Published

on

Pakar Kelautan dan Perikanan, Prof Dr Rohmin Dahuri.

Jabarraya.com, Bogor – Pakar Perikanan dan Kelautan Prof Dr Rokhmin Dahuri menilai era Revolusi Indonesia 4.0 saat ini bukan hanya teknologi digital yang berkembang, tapi juga bioteknologi, nanoteknologi, dan teknologi raw material.

“Di ruang publik teknologi digital memang lebih banyak dibicarakan, tapi sesungguhnya perkembangan teknologi digital masih lebih banyak pada market place,” kata Rokhmin Dahuri saat menjadi pembicara utama pada seminar nasional “Perubahan Paradigma Usaha Berbasis Transformasi Digital” di Kampus IPB, Bogor, Jawa Barat, Selasa (15/10/2019).

Menurut Rokhmin Dahuri, Indonesia memiliki potensi perikanan dan kelautan yang sangat besar. “Potensi perikanan dan kelautan ini jika digarap secara sungguh-sungguh dan maksimal, hasilnya bisa lebih besar dari potensi digital,” katanya.

Rokhmin melihat produk kelautan dan perikanan, serta produk hasil pertanian lainnya, banyak yang perdagangkan dalam bentuk produk segar atau bahan baku. “Kalau produk tersebut diolah menjadi produk jadi, maka dapat menaikkan nilai tambah dan menciptakan lapangan kerja,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Rokhmin juga mengusulkan agar pemerintah menerapkan kebijakan peningkatan industri hasil kelautan dan perikanan serta hasil pertanian.

Dalam paparannya, Rokhmin Dahuri juga menjelaskan bahwa Indonesia masih menghadapi persoalan cukup komplek dan tantangan berat menghadapi masa depan. Salah satunya, adalah aspek kemiskinan penduduk serta kesenjangan sosial.

Meskipun data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan angka kemiskinan penduduk Indonesia sudah turun menjadi 9,6 persen, kata Rohmin, tapi indikatornya sangat ketat sehingga penduduk sangat sulit hidup dengan indikator tersebut.

“Sedangkan, jika penduduk miskin mengacu pada standar internasional, bahwa penduduk miskin adalah berpenghasilan sekitar dua dolar AS per hari, maka penduduk miskin masih jauh lebih banyak yakni mencapai 100 juta jiwa,” kata Rokhmin Dahuri.

Menurut dia, jumlah penduduk miskin ini menjadi tantangan pemerintah untuk mengatasinya. Rokhmin juga melihat tingkat kesenjangan sosial, penduduk Indonesia masih cukup tinggi,yang ditandai dengan indeks gini ratio yakni 0,39.

“Hal ini menjadi tantangan pemerintah untuk mengatasi penduduk miskin dan kesenjangan sosial,” kata Rokhmin Dahuri. (riz)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending