Connect with us

SEKTOR RIIL

Provinsi Jawa Barat Mulai Terapkan Manajemen Krisis Kepariwisataan

Published

on

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat Dedi Taufik

Jabarraya.com, Jakarta – Provinsi Jawa Barat mulai menerapkan konsep Manajemen Krisis Kepariwisataan (MKK) daerah sebagai komitmen terhadap pengembangan sektor pariwisata yang memiliki potensi krisis yang beragam.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat Dedi Taufik saat Rapat Koordinasi Manajemen Krisis Kepariwisataan di Hotel Aryaduta Bandung, Kamis (3/10/2019), menjelaskan, Jawa Barat (Jabar) memiliki potensi pariwisata yang luar biasa mulai dari gunung, pantai, hingga wisata buatan tapi Jabar juga memiliki potensi bencana yang harus diwaspadai.

“Jawa Barat memiliki ragam etnik yang banyak, punya banyak destinasi wisata, namun di sisi lain juga memiliki multikebencanaan. Mulai dari banjir, gempa, longsor, kebakaran hutan, potensi tsunami yang membentang dari utara ke selatan. Sesar Lembang dan Sesar Cimandiri di Sukabumi. Untuk itu, saya mengapresiasi pemerintah pusat yang menjadikan Jawa Barat pilot project MKK,” kata Dedi Taufik.

Penerapan konsep MKK tersebut menjadikan Jabar sebagai provinsi kedua proyek percontohan atau “pilot project” MKK Daerah setelah NTB.

Menurut Dedi, tidak hanya bencana alam saja, bencana non-alam juga entitasnya tinggi di Jawa Barat seperti pergerakan massa dan lain-lain. “Semua ini yang harus kita waspadai agar kita tetap bersiaga dengan baik,” kata Dedi.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen tetap waspada dan terus berkoordinasi dengan seluruh stakeholder yang ada di daerah dan bersinergi dengan baik.

“Kita harus tetap berkolaborasi dengan unsur pentahelix. Potensi bencana sudah tergambar, kalau kita tidak menjaga ekosistem alam yang kita punya secara bersama, nantinya bakal hancur, kita sendiri yang akan rugi,” katanya.

Sementera itu, Staf Ahli Menteri Pariwisata Bidang Multikultural, Guntur Sakti menjelaskan Bandung menjadi salah satu dari tiga “pilot project” MKK Daerah itu lantaran mempunyai destinasi pariwisata yang berpotensi bencana alam cukup besar, khususnya gempa.

Ia juga menyadari banyak daerah di Indonesia yang memiliki potensi untuk menjadi destinasi pariwisata. Namun, bagaimana cara kita menangani situasi krisis sehingga destinasi wisata tersebut bisa segera pulih setelah terdampak bencana, itulah yang perlu kita lakukan bersama.

“Jawa Barat penduduknya paling banyak di Pualu Jawa, dan juga memiliki ‘red alert’ di setiap daerahnya. Untuk itu, kita bersama, menyamakan persepsi tentang MKK. Komitmen kepala daerahnya juga sangat tinggi untuk menghadapi darurat bencana di Jawa Barat. Sehinga membuat kita menjadi masyarakat yang waspada terhadap bencana,” katanya.

Guntur yang juga Plt. Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian Pariwisata menjelaskan, setiap bencana baik alam dan non-alam akan berdampak langsung terhadap devisa Indonesia. Sementara itu, Presiden Joko Widodo menetapkan sektor pariwisata menjadi salah satu sektor unggulan penghasil devisa bagi negara.

“Pariwisata harus tumbuh di ekosistem yang aman, setelah aman, barulah kita mengawal devisa. Supaya mitigasi bencana bisa lebih baik dan hebat di Indonesia. Seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Barat, belajar langsung kepada Dinas Pariwisata Provinsi, baik secara regulasi, pemahaman, kelembagaan, hingga manajemen krisis,” katanya.

Kemenpar dalam hal ini akan menegaskan komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk membentuk MKK Daerah dan melaksanakan kegiatan di tiap fase krisis sesuai dengan pedoman yang tertuang dalam Permenpar.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB, Lilik Kurniawan, menyampaikan bahwa BNPB siap mendukung penyelenggaraan manajemen krisis kepariwisataan di Jawa Barat pada setiap fase.

Lilik juga menjelaskan Jawa Barat yang penduduknya setiap tahun bertambah, juga memiliki potensi pariwisata yang besar. Namun industri pariwisata di dalamnya selalu ‘dihantui’ oleh krisis dan bencana, sangat sensitif dan rentan karena mudah dipengaruhi oleh perubahan-perubahan maupun kejadian-kejadian yang ada di sekelilingnya.

“Untuk itu, upaya mitigasi, evakuasi, penyelamatan, serta pemenuhan kebutuhan mencakup seluruh komponen masyarakat sehingga memerlukan “unity of efforts” dari semua pihak terkait baik penanganan wisatawan, delegasi, masyarakat yang berada di daerah tersebut,” katanya. (his)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

SEKTOR RIIL

Tiga Keuntungan Berinvestasi di Nuvasa Bay

Published

on

Sinar Mas Land terus melakukan upaya pengembangan proyek Nuvasa Bay seluas 228 hektar menjadi kota mandiri terbesar dan terlengkap di Batam.

Jabarraya.com, Jakarta – Sebagai developer terbesar di Indonesia, Sinar Mas Land terus melakukan upaya pengembangan proyek Nuvasa Bay seluas 228 hektar menjadi kota mandiri terbesar dan terlengkap di Batam. Dengan perencanaan yang matang, Nuvasa Bay Batam akan memberikan tiga keuntungan bagi para investornya.

Margiman, Division Head Batam & Karawang Sinarmas Land menjelaskan bahwa keuntungan pertama berinvestasi di Nuvasa Bay adalah keuntungan modal atau capital gain dari kenaikan nilai propertinya. Salah satu potensi keuntungan ini dilihat dari strategisnya lokasi Nuvasa Bay di area Nongsa, yang dapat ditempuh hanya dalam waktu 30 menit dari Singapura melalui Terminal Feri Nongsa Pura, 15 menit dari Bandara Internasional Hang Nadim, dan kedepannya hanya 15 menit menuju Nuvasa Bay dari Batam Center melalui jembatan outer ring road.

“Keuntungan kedua yang diperoleh adalah Nuvasa Bay sebagai rumah untuk berlibur (holiday home) bagi keluarga. Nuvasa Bay memiliki garis pantai sepanjang 1,2 km dan menawarkan beragam aktivitas yang memberikan pengalaman berbeda bagi pemilik properti disana. Pemandangan alam yang luar biasa indah menghadap birunya pantai Nongsa, dan hijaunya lapangan golf Palm Springs, serta wahana permainan keluarga Seaforest Adventure, menjadikan Nuvasa Bay sebagai tempat ideal untuk berlibur bersama keluarga,” jelas Margiman.

Menurutnya, hunian The Nove Batam merupakan klaster pertama Nuvasa Bay yang menawarkan beragam fasilitas untuk dapat dinikmati oleh para pemiliknya, seperti kolam renang, gym, sky garden, jogging track, taman, dan banyak fasilitas lainnya.

“Para pemilik unit juga bisa menikmati keindahan pantai dengan pemandangan yang langsung mengarah ke Singapura, berolahraga di Palm Springs Golf, atau menikmati aktivitas seru di Sea Forest Adventure bersama keluarga,” ungkapnya.

Potensi besar lain dari memiliki properti Nuvasa Bay Batam adalah peluang untuk menyewakan properti kepada wisatawan. “Nongsa saat ini merupakan area destinasi pariwisata unggulan di Batam yang menarik wisatawan lokal maupun mancanegara, sehingga resort bernuansa alam menjadi keunggulan yang bisa ditonjolkan di sini. Dinas Pariwisata Kota Batam pun terus memberikan dukungannya untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Nongsa. Ke depannya, tak bisa dipungkiri potensi Nongsa akan semakin terlihat,” papar Margiman.

“Terlebih Nuvasa Bay saat ini memiliki salah satu lapangan golf terbaik di Batam, Palm Springs Golf. Dengan pemain yang datang dari berbagai negara, maka kebutuhan akan penginapan akan semakin meningkat, dan ini menjadi kesempatan yang potensial bagi pemilik unit The Nove untuk menyewakan hunian mereka,” lanjutnya.

Selain sebagai destinasi pariwisata, area Nongsa juga akan dikembangkan sebagai kawasan pengembangan ekonomi digital, khususnya start-up, sehingga akan menarik banyak tenaga kerja.

“Satu hal lagi, bahwa potensi sewa properti di Nuvasa Bay sangat tinggi. Selain karena banyaknya pemain asing yang main di lapangan golf Palm Springs yang membutuhkan tempat menginap, saat ini juga Nongsa menjadi pusat pengembangan ekonomi digital di Batam. Para pekerja digital ini tentu membutuhkan hunian yang dapat memenuhi kebutuhan mereka, dan The Nove @ Nuvasa Bay adalah pilihan yang tepat,” tutup Margiman. (tim)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

SEKTOR RIIL

Pemprov Jabar Akan Bentuk 5.000 Pusat Digital Desa

Published

on

Gubernur Jawa Barat (Jabar) M Ridwan Kamil

Jabarraya.com, Ternate – Gubernur Jawa Barat (Jabar) M Ridwan Kamil atau Emil mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar akan membentuk pusat digital desa di sekitar 5.000 desa untuk membantu memasarkan produk kreatif.

“Di Jabar itu ada satu pesantren yang berhasil membuat produk sabun. Dan setelah di pasarkan secara online sabun itu, ternyata responnya bagus banget. Sabun itu menjadi sangat laku setelah dijual secara online. Makanya ke depan kita akan bentukan pusat digital desa,” kata Gubernur Emil pada acara Indonesia Creative Cities Conference (ICCC) yang digelar forum Indonesia Creative Cities Network (ICCN), di Kota Ternate, Maluku Utara, Kamis (5/9/2019).

Di hadapan peserta konferensi ekonomi kreatif, Gubernur Emil mengatakan bahwa sebelum menjadi kepala daerah dirinya juga salah seorang pelaku ekonomi kreatif yang bergerak di bidang arsitek.

Dia menuturkan berbagai karya visual telah diciptakannya sebagai bangunan ikonik berupa masjid, perkantoran dan lain-lain.

Selain itu, lanjut Gubernur Emil, Pemprov Jabar juga sedang gencar membangun Gedung Creative Center (Creative Hub), di sejumlah kota/kabupaten Jawa Barat.

Menurut dia untuk tahun 2019 ini, creative hub sedang dibangun di Kota Bekasi, Kota Bogor, Kabupaten Cirebon, Tasikmalaya, dan Kabupaten Purwakarta.

“Dan Insya Allah pada tahun 2020 nanti creative hub akan dibangun di Kota Cimahi, Depok, Sukabumi, dan Kabupaten Bandung, Garut, Majalengka, dan Sumedang,” kata dia.

Lebih lanjut ia mengatakan Pemprov Jabar juga akan membentuk bekraf daerah mulai di tingkat Provinsi, hingga Kota/ Kabupaten hingga nantinya bekraf di daerah dapat menopang Bekraf Pusat untuk menunjang kemajuan nasional.

“Itu saya belanjakan satu daerah Rp20 sampai 30 miliar untuk anak muda berkumpul di Creative Hub. Semoga 27 daerah punya satu Creative Center karena, anak muda harus dibikin sibuk yang positif, yang seneng film bikin film, musik silahkan,” kata Emil.

Sementara itu, Ketua Umum ICCN, Fiki Satari menambahkan pihaknya mencoba hadir sebagai jejaring silaturahmi forum lintas komunitas yang ingin memperjuangkan bagaimana seluruh kota/kabupaten di Indonesia membangun dengan identitas khasnya berkenaan dengan potensi kreatif.

Dia mengatakan untuk membangun kota/ kabupaten kreatif didasarkan pada 10 nilai prinsip seperti kota yang menjunjung keragaman sosial budaya, inklusif, melindungi HAM, memuliakan kreativitas, tumbuh bersama lingkungan yang lestari, memelihara kearifan sejarah, transparan, adil dan jujur, memenuhi kebutuhan dasar, memanfaatkan energi terbarukan, dan menyediakan fasilitas umum yang layak bagi masyarakat.

“Hal ini dilakukan untuk tujuan kesejahteraan warga, kemerataan ekonomi, penyelesaian masalah keseharian,” kata Fiki.

Ia mengatakan berbicara ekonomi kreatif ternyata bukan hanya soal 16 sub -sektor, ekonomi kreatif seperti, Arsitektur, Desain Interior, Desain Komunikasi Visual, Desain Produk, Fashion, Film, Animasi, dan Video, Fotografi, Teknologi, inovasi media, seni budaya dan lain sebagainya.

Akan tetapi seluruh potensi di sub -sektor, juga ditunjang 16.000 pulau, 1.300 tradisi, 700 bahasa, yang dimiliki oleh Indonesia.

“Jadi keberagaman termanifestasi, secara kolektif, kita harus wujudkan Indonesia kreatif,” kata dia.

Lebih lanjut ia mengatakan berdasarkan data BPS ada 8,2 juta jumlah usaha ekonomi kreatif yang tersebar di seluruh Indonesia dan 60 persennya ada di Pulau Jawa.

Oleh karena itu, kata dia, melalui komunitas jejaring yang diketuainya maka pihaknya berupaya mendorong wilayah lainnya di Indonesia untuk juga berkembang di sektor kreatif.

“Untuk rumus pengembangan wilayah kreatif, dengan pentahelix, yang melibatkan Pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media,” ujar dia. (ast)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

SEKTOR RIIL

Tol Cisumdawu Seksi I – II Diharapkan Fungsional Lebaran Tahun 2020

Published

on

Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Bebas Hambatan Cisumdawu Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR, Yusrizal Kurniawan .

Jabarraya.com, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berharap Told Cileunyi – Sumedang – Dawuan (Cisumdawu) Seksi I dan II bisa fungsional pada Lebaran Tahun 2020.

“Lebaran insya Allah bisa fungsional, mudah-mudahan kita dari Cileunyi sampai dengan Sumedang bisa fungsional,” ujar Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Bebas Hambatan Cisumdawu Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR Yusrizal Kurniawan di Bandung, Rabu (4/9/2019) malam.

Yusrizal juga menambahkan bahwa jalan tol Cisumdawu ini sempat dibuka saat Lebaran 2019 hingga bagian terowongan.

Rata-rata warga yang melintasi jalan tol tersebut memuji jalan tol Cisumdawu dan mendukung Kementerian PUPR untuk melanjutkan pengerjaan proyek tol itu hingga tuntas.

“Kami ditargetkan oleh Menteri PUPR bahwa Cisumdawu untuk porsi Pemerintah ini harus selesai pada September 2020, baik untuk Seksi I maupun Seksi II,” kata Yusrizal.

Proyek Tol Cisumdawu diperkirakan akan memiliki panjang 60,47 KM dengan total seksi mencapai enam.

Seksi I dan Seksi II proyek jalan tol ini digarap oleh Pemerintah melalui Kementerian PUPR.

Sementara komposisi pemangku kepentingan untuk Seksi III hingga VI terdiri dari PT Citra Marga Nusaphala Persada, PT Jasa Sarana, PT Brantas Abipraya, PT PP (Persero), dan PT Waskita Karya Tbk.

Yusrizal menegaskan bahwa pembangunan proyek jalan tol itu ditargetkan dapat tuntas pada Tahun 2020.

Biaya investasi untuk proyek Tol Cisumdawu itu, katanya, diperkirakan sebesar Rp8,41 trilliun, sedangkan biaya konstruksinya diperkirakan mencapai Rp5,58 triliun.

Sementara untuk biaya pembebasan lahan untuk pembangunan Tol Cisumdawu diperkirakan mencapai Rp4 triliun.

Peletakan batu pertama proyek pembangunan Tol Cisumdawu dilaksanakan pada 29 November 2011, dan penandatanganan perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT) itu baru dilakukan pada 22 February 2017. (aic)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending