Connect with us

BANDUNG

Polda Jabar Gelar shalat Gaib untuk Mbah Moen Dihadiri Pangdam Siliwangi

Published

on

Suasana salat gaib untuk mendoakan KH Maimun Zubair atau Mbah Moen di Masjid Al-Amman, Mapolda Jawa Barat, Jalan Soekarno Hatta, Rabu (7/8/2019).

Jabarraya.com Bandung – Kapolda Jawa Barat Irjen Rudy Sufahriadi dan Pangdam III Siliwangi Mayjen TNI Tri Soewandono beserta ratusan anggota polisi melaksanakan shalat gaib di Masjid Al-Amman, Mapolda Jawa Barat untuk mendoakan KH Maimun Zubair atau Mbah Moen yang meninggal di Mekah, Arab Saudi pada Selasa (6/8/2019).

Kabidhumas Polda Jawa Barat, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan pihaknya turut merasa kehilangan sosok ulama yang juga menjadi pemersatu bangsa itu.

“Seluruh jajaran dan keluarga besar Polda Jabar dengan meninggalnya KH Maimoen Zubair merasa sangat kehilangan, karena beliau adalah sosok yang mempersatukan umat Islam,” kata Trunoyudo di Mapolda Jawa Barat, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, Rabu (7/8/2019).

Atas kabar duka itu, Trunoyudo mengatakan bahwa seluruh umat Islam yang berbangsa di Indonesia perlu meneladani ilmu dan perilaku salah satu tokoh Islam tersebut.

“Semoga beliau diterima di sisi Allah, diterima iman dan amal Islamnya, kemudian atas nama Polda Jabar, kami turut berdoa bagi yang ditinggalkan agar diberi kekuatan dan diberikan ketabahan oleh Allah SWT,” kata dia.

Shalat gaib di Mapolda Jabar itu dipimpin oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat Rachmat Syafei sebagai imam.

Sosok Mbah Moen yang merupakan ulama sepuh Nahdlatul Ulama (NU) memiliki pengaruh besar pada tiap kontestasi politik negeri ini. Pengalamannya sebagai ulama dan politisi begitu diperhitungkan.

Mbah Moen meninggal di Mekah saat menunaikan ibadah haji. Jenazahnya dishalatkan di Masjidil Haram dan dimakamkan di pemakaman Al-Ma’la, Mekkah yang berjarak 1,5 Kilometer dari Masjidil Haram.

Di sejumlah daerah di Indonesia hingga kini turut melaksanakan shalat gaib untuk mendoakan kepergian Mbah Moen ke peristirahatan terakhirnya. Bahkan NU di beberapa daerah juga turut mengeluarkan instruksi kepada anggotanya untuk menggelar shalat gaib dan tahlilan. (bar)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

BANDUNG

Gubernur Jawa Barat: Revitalisasi Kawasan Wisata Waduk Jatiluhur Dimulai Tahun ini

Published

on

Gubernur Jawa Barat (Jabar) M Ridwan Kamil meninjau sejumlah titik di kawasan wisata Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Minggu (18/8/2019)

Jabarraya.com, Bandung – Gubernur Jawa Barat (Jabar) M Ridwan Kamil atau Emil saat meninjau sejumlah titik di Waduk Jatiluhur, Minggu (18/8/2019), memastikan bahwa objek wisata di Kabupaten Purwakarta ini akam direvitalisasi pada 2019.

Gubernur Emil mengatakan, penataan Waduk Jatiluhur merupakan komitmen dalam mewujudkan Jabar sebagai provinsi pariwisata dan harapannya wajah Waduk Jatiluhur yang baru bisa menarik lebih banyak wisatawan dan menjadi objek wisata baru.

“Ke depan Jatiluhur akan ramai dan penuh kegiatan positif. Jabar provinsi pariwisata ini komitmen saya, kita akan tata ulang dan penambahan wisata baru di beberapa titik,” ujar Emil.

Yang istimewa dari rencana revitalisasi itu, lanjut Emil, adalah pembangunan masjid terapung di tengah waduk yang didesain langsung olehnya.

Wisatawan pun mendapat opsi baru untuk beribadah di tengah waduk dengan lebih dulu menggunakan perahu.

“Sehingga orang kalau mau sembahyang ada dua pilihan, bisa di darat atau di air menggunakan perahu dulu,” tambah Emil.

Pun di kawasan Pamundingan yang masih berada di area Waduk Jatiluhur, akan dibangun hotel dengan konsep terapung.

Gubernur Emil menjelaskan, hotel tersebut akan berdiri di atas pelampung besar mengikuti kondisi permukaan air yang sudah dijamin keamanannya.

“Hotelnya yang khas Jatiluhur jadi tidak berada di darat, tapi di air pakai pelampung. Pada saat permukaan air naik di sekitar bulan Januari sampai Mei, dia (hotel) ikut naik. Pada saat air menyusut atau musim kemarau, juga ikut turun. Tidak ada masalah, (juga) dengan akses 20 menit dari area masuk,” tutur Emil.

Selain itu, lapak pedagang juga akan dipindahkan ke kawasan yang lebih baik. Relokasi pedagang ini dipastikan tidak akan merugikan pedagang melainkan bertujuan untuk meningkatkan penghasilan para pedagang.

Penataan Waduk Jatiluhur tahap satu untuk sementara akan menggunakan lahan milik Perum Jasa Tirta (PJT) II. Saat ini proyek penataan seluruh kawasan menjejak proses Detail Engineering Design (DED) dengan perkiraan anggaran sebesar Rp20 hingga 30 miliar tiap titik. Penataan kawasan juga telah disepakati bersama pihak pengelola Waduk Jatiluhur.

“Sementara tahap satu kita pakai lahan PJT II. Dananya sudah disiapkan dan pembangunan dimulai tahun ini,” kata Emil.

“Ini bagian dari pengembangan sehingga semua akan mendapatkan kebaikan kawasan tertata, warga jadi pekerja dan beraktivitas ekonomi, kemudian PAD Purwakarta juga bisa meningkat,” ujarnya. (asd)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

BANDUNG

Pemprov Jabar-Kominda Teken MoU Pengamanan Aset Negara

Published

on

Sekda Provinsi Jabar, Daud Achmad

Jabarraya.com, Bandung – Pemerintah Provinsi (Pemprov) bersama Komite Intelijen Daerah (Kominda) Jawa Barat (Jabar) dan Badan Pertanahan Nasional Wilayah Jabar menandatangani nota kesepahaman (MoU) terkait penguatan pengamanan aset tanah dan bangunan milik pemerintah.

Penandatanganan MoU ini dilaksanakan di Kantor Bersama Kominda Jabar, Satgas Citarum, Saber Pungli Jabar, Korsupgah KPK Jabar dan Balai Lingkup Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Jabar, Kota Bandung, kemarin.

Plh Sekretaris Daerah Provinsi Jabar Daud Achmad mengatakan, nota kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan pengamanan aset tanah dan/atau bangunan yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemdaprov Jabar, baik dari aspek pengamanan fisik, administrasi maupun hukum.

“Lingkup dari nota kesepahaman ini adalah pendeteksian dini timbulnya konflik terhadap penguasaan aset dan pengamanan aset yang dimiliki Pemdaprov Jabar,” ujar Daud.

Daud menilai, keterlibatan Kominda diperlukan karena penanganan permasalahan aset tidak hanya dilaksanakan melalui proses hukum semata, melainkan juga menyangkut permasalahan-permasalahan non-hukum.

Menurut Daud, keterlibatan peran intelijen mendorong strategi penanganan menjadi lebih taktis, dinamis, dan efektif. Selain itu, dukungan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat penanganan permasalahan aset semakin masif.

Menurut Kepala Badan Intelijen Daerah Jabar yang juga menjabat Ketua Kominda Jabar Brigjen TNI Dedi Agus Purwanto, MoU ini menjadi bentuk komitmen dan kesiapan pihaknya dalam membantu mengamankan aset pemerintah bagi kepentingan rakyat.

“Penandatanganan kesepakatan ini tentunya kami dari Komite Intelijen Daerah Provinsi Jawa Barat sangat apresiasi. Ini salah satu bagian wujud perhatian kita bersama mengamankan aset negara. Ini bukan hanya kepentingan pemerintah, tapi tidak kalah pentingnya lagi untuk kepentingan rakyat,” tutur Dedi.

Turut hadir dalam acara ini adalah Mepala Kantor Wilayah BPN Jawa Barat Yusuf Purnama, Asisten Administrasi Setda Provinsi Jawa Barat Dudi Sudrajat Abdurachim, Kepala DKPP Jabar Koesmayadi, Kepala Biro PEMKS Jabar Dani Ramdhan dan Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jabar Eni Rohyani. (asj)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

BANDUNG

Pimpinan Parpol Jabar Minta Moratorium DOB Dicabut

Published

on

Suasana pertemuan para pimpinan partai politik di Jabar di Kantor DPW PKB Jawa Barat Jalan Ahmada Dahlan Kota Bandung, Kamis (15/8/2019),

Jabarraya.com, Bandung – Sejumlah pimpinan partai politik di Provinsi Jawa Barat yakni PKB, Partai Gerindra, PKS, PPP, Partai Golkar, PDIP, PAN, Partai NasDem, Perindo dan Partai Demokrat meminta agar pemerintah pusat mencabut moratorium daerah otonom baru (DOB) untuk wilayah Jabar.

“Hal kedua yang kami simpulkan dari pertemuan ini ialah bagian dari percepatan untuk pembangunan Jabar yang lebih baik. Dan semua parpol bersepakat agar pemerintah pusat mencabut moratoriun DOB di Jabar,” kata Ketua DPW PKB Jawa Barat Syaiful Huda, di Bandung, Kamis (15/8/2019).

Kamis pagi, DPW PKB Jawa Barat mengundang para pimpinan partai politik di Jabar untuk berdiskusi terkait isu kekinian di provinsi ini.

Dalam diskusi tersebut, kata Huda, ada tiga hal penting yang dibahas salah satunya ialah tentang sikap pimpinan parlpol di Jabar yang meminta agar pemerintah mencabut moratorium DOB untuk Jabar.

Huda menjelaskan alasan pihaknya dan pimpinan parpol lainnya meminta moratorium DOB untuk Jabar dicabut karena jumlah kabupaten/kota dengan penduduknya tidak seimbang.

“Kalau tidak salah yang sudah diusulkan untuk DOB itu ada enam dari target 11 daerah. Jateng saja yang penduduknya lebih sedikit dari Jabar jumlah provinsinya mencapai 35 sementara Jabar hanya 27 kabupaten kota,” kata dia.

Sementara itu, Wakil Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat MQ Iswara menambahkan laju pertumbuhan penduduk di Jabar tinggi tapi jumlah kabupaten kotanya tidak bertambah hanya 27.

Oleh karena itu, kata Iswara, pihaknya dan pimpinan parpol lainnya di Jabar sepakat agar pemerintah mencabut moratorium DOB untuk Jabar.

“Dan dalam RPJMD hanya enam daerah yang akan dimekarkan dan yang sudah masuk prolegas hanya 3 yakni Bogor, Sukabumi dan Garut,” katanya. (ASJ)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending