Connect with us

HUKUM

KPK Dalami Peran Rommy Pengurusan Anggaran di Tasikmalaya

Published

on

KPK mendalami peran anggota Komisi XI DPR RI 2014-2019, Romahurmuziy.

Jabarraya.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami peran anggota Komisi XI DPR RI 2014-2019 Romahurmuziy alias Rommy dalam pengurusan anggaran untuk Kota Tasikmalaya

KPK pada Jumat (21/6/2019) memeriksa Rommy sebagai saksi untuk Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman (BBD) yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018.

“Perlu didalami apakah ada atau tidak peran yang bersangkutan dalam pengurusan anggaran di Tasikmalaya,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta.

Diketahui, Rommy juga telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap seleksi jabatan di lingkungan Kementerian Agama RI Tahun 2018-2019.

KPK pada Jumat (26/4) resmi menetapkan Budi sebagai tersangka dalam pengembangan kasus suap terkait pengurusan DAK Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018.

KPK juga telah menggeledah kantor Wali Kota Tasikmalaya, kantor Dinas PUPR, kantor Dinas Kesehatan dan RSUD di Tasikmalaya.

Dari penggeledahan tersebut, disita sejumlah dokumen-dokumen proyek dan anggaran serta barang bukti elektronik dari komputer yang relevan dengan perkara.

Tersangka Budi diduga memberi uang total sebesar Rp400 juta terkait dengan pengurusan DAK untuk Kota Tasikmalaya TA 2018 kepada Yaya Purnomo dan kawan-kawan.

Yaya Purnomo merupakan mantan Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.

Tersangka Budi disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. (ben)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

HUKUM

Bupati Cianjur Divonis 5 Tahun Penjara Akibat Korupsi DAK

Published

on

Bupati Cianjur nonaktif Irvan Rivano Muchtar, terdakwa kasus korupsi divonis 5 tahun penjara

Jabarraya.com, Bandung – Bupati Cianjur nonaktif Irvan Rivano Muchtar, terdakwa kasus korupsi divonis 5 tahun penjara oleh hakim karena secara meyakinkan terbukti melakukan pemotongan dana alokasi khusus (DAK) untuk sekolah di Cianjur.

“Menjatuhkan pidana hukuman penjara selama 5 tahun dengan denda sebesar Rp250 juta, apabila tidak bisa membayar denda maka mendapat hukuman kurungan selama 3 bulan,” kata Ketua majelis hakim Daryanto, di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jalan LL RE Martadinata, Kota Bandung, Senin (9/9/2019).

Hakim menjelaskan hukuman tersebut diberikan setelah mempertimbangkan juga perilaku Irvano selama persidangan. Menurut hakim, hal yang memberatkan hukuman bagi Irvano adalah tidak mengakui perbuatannya sejak awal perkara disidangkan.

Sedangkan hal yang meringankan bagi Irvano, kata hakim, adalah berperilaku sopan selama persidangan berlangsung.

“Untuk hal memberatkan, terdakwa selaku bupati tidak berperan aktif mendukung program pemerintah memberantas korupsi, terdakwa tidak mengakui perbuatannya,” kata dia.

Irvan divonis sesuai pasal 12 huruf f Undang-Undang RI Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sebelumnya, Irvan oleh jaksa KPK dituntut 8 tahun penjara, setelah terbukti meyakinkan telah melakukan korupsi dengan merujuk pada fakta-fakta persidangan.

Kasus itu berawal dari pengajuan proposal DAK ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dengan anggaran sebesar Rp945 miliar. DAK itu ditujukan untuk pembangunan dan perbaikan fisik 137 sekolah di Cianjur.
Saat itu, Bappenas kemudian hanya mencairkan Rp48 miliar saja, dari anggaran tahun 2018. Saat itu, Irvan diduga meminta potongan DAK dari tiap yang diterima 137 kepala sekolah.

Setelah itu, muncul permintaan jatah dari setiap pihak yang terlibat, bukan hanya dari Irvan. Ujung-ujungnya, para kepala sekolah mesti menyetorkan 17,5 persen dari DAK kepada para pejabat Cianjur.

Dari sebesar 17,5 persen itu, Bupati Irvan akan menerima 7 persen jatahnya (2 persen uang muka, dan 5 persen setelah DAK cair). Sedangkan Cecep Sobandi, Rosidin, dan Budiman akan mendapat 6 persen, instansi Disdik Cianjur mendapat 2 persen, MKKS Cianjur mendapat 1,5 persen, dan Subrayon MKKS Cianjur mendapat 1 persen. (bar)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Polisi : ABG Tersangka Pencabulan di Bogor Miliki Kelainan Seksual

Published

on

Tersangka pencabulan yang masih berusia ABG, RN (17) dalam konferensi pers kasus pencabulan anak di bawah umur, di Mapolres Bogor, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (4/9/2019).

Jabarraya.com, Bogor – Kapolres Bogor, Jawa Barat, AKBP Andi M Dicky menyebutkan bahwa tersangka pencabulan yang masih berusia ABG, RN (17) mengidap kelainan seksual, setelah menangkapnya di Setu Bekasi, Jawa Barat pada Selasa (3/9/2019) dini hari.

“Hasil pemeriksaan sementara motifnya karena tersangka mengidap kelainan seksual,” ujar Dicky kepada awak media saat konferensi pers di Mapolres Bogor, Cibinong, Kabupaten Bogor, Rabu (4/9/2019).

Di samping itu, menurutnya ada pula dugaan RN melakukan tindakan asusila terhadap anak di bawah umur akibat kecanduan film dewasa. Karena, RN yang merupakan remaja putus sekolah dan pengangguran sehingga rentan mengisi waktu dengan menonton adegan film dewasa tersebut.

“Nanti kita dalami lagi. Kemarin baru ditangkap tersangkanya, kita langsung melakukan langkah-langkah penyelidikan supaya alat bukti juga bisa segara tekumpul,” kata Dicky.

Seperti diketahui, RN melakukan aksi pencabulan kepada bocah berusia 10 tahun berinisial GN di Bukit Golf Regency Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor pada 28 Agustus 2019 lalu, sekitar pukul 09.00 WIB.

Sedangkan modusnya, RN berpura-pura menanyakan alamat pada korban, kemudian meminta korban ikut menumpangi sepeda motornya. Kemudian, RN membawa korban ke rumah kosong untuk melakukan perbuatan asusila.

“Pelaku mengancam korban apabila tidak mau memenuhi nafsunya maka akan dibunuh. Usai dilakukan pencabulan, Kemudian korban berhasil kabur dan lari mendatangi pos satpam terdekat,” tuturnya. (mfs)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Polrestabes Hentikan Truk Diduga Angkut Kayu Meranti Selundupan

Published

on

Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya menghentikan salah satu truk yang diduga mengangkut kayu meranti selundupan asal Kalimantan di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Selasa (3/9/2019).

Jabarraya.com, Surabaya – Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya menghentikan salah satu truk yang diduga mengangkut kayu meranti selundupan asal Kalimantan di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Selasa (3/9/2019).

Kepala Unit Pidana Ekonomi Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Surabaya Ajun Komisaris Polisi (AKP) Teguh Setiawan di Surabaya mengatakan, kayu meranti olahan asal Pulau Kalimantan itu dikirim menggunakan kapal laut melalui Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

“Salah satu truk kontainer yang memuat kayu diduga ilegal itu kami hentikan saat keluar dari sebuah depo kawasan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, dan memuat 17 meter kubik atau 857 batang kayu meranti olahan,” ungkap Teguh kepada wartawan.

Ia mengatakan, setelah dilakukan pemeriksaan dokumennya ternyata bermasalah, yakni Surat Keterangan Sah Hasil Kayu atau SKSHK dari kayu-kayu tidak sesuai..

“Dokumen yang dimaksud adalah SKSHK yang menunjukan masa berlaku antara tanggal 5 hingga 7 Agustus 2019. Dokumen yang sudah mati masa berlakunya masih digunakan sebagai pelengkap dokumen jalan. Tentu itu melanggar aturan,” ujarnya.

Teguh mengatakan, sebenarnya ada tiga truk kontainer milik perusahaan ekspedisi CV ALG yang mengangkut kayu-kayu diduga ilegal tersebut keluar dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, dan diketahui dibawa menuju ke wilayah Provinsi Bali.

“Dua truk kontainer lainnya diinformasikan sudah sampai di Bali, dan Polisi telah mengantongi identitas pemilik kayu, yaitu Koperasi Indoprima dan CV Tiga Putri Barito Indah, yang berpusat di Pulau Kalimantan,” tuturnya.

Sementara itu, sampai kini Polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap sopir truk kontainer, serta dari pihak ekspedisi CV ALG.

“Selanjutnya kami akan memanggil pemilik kayu dari Koperasi Indoprima dan CV Tiga Putri Barito Indah,” ucap Teguh. (ami)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending