Connect with us

HUKUM

Wali Kota Tasikmalaya Irit Bicara Usai Diperiksa KPK

Published

on

Walikota Tasikmalaya Budi Budiman bersiap meninggalkan kantor KPK usai diperiksa di Jakarta, Kamis (9/5/2019).

Jabarraya.com, Jakarta – Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018 irit bicara usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Kamis (9/5/2019).

Budi diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

“Tanya ke penyidik saja, KPK masih dalam proses jadi tanya ke penyidik,” kata Budi, usai diperiksa.

Dalam pemeriksaannya itu, Budi melalui pengacaranya mengaku dicecar sekitar 20 pertanyaan oleh penyidik KPK.

Pemeriksaan terhadap Budi sebagai tersangka itu merupakan yang pertama sejak ditetapkan diumumkan sebagai tersangka pada Jumat (26/4).

Terkait pemeriksaan awal Budi itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan bahwa disampaikan secara umum tentang hak-hak tersangka dan diklarifikasi beberapa info awal yang perlu diketahui dan dipastikan oleh tim penyidik.

“Proses penyidikan masih berjalan, sejumlah saksi juga masih perlu dipanggil kembali,” ucap Febri.

Untuk diketahui, KPK pada Jumat (26/4) resmi menetapkan Budi sebagai tersangka dalam pengembangan kasus suap terkait pengurusan DAK Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018.

KPK juga telah menggeledah kantor Wali Kota Tasikmalaya, kantor Dinas PUPR, kantor Dinas Kesehatan dan RSUD di Tasikmalaya.

Dari penggeledahan tersebut, disita sejumlah dokumen-dokumen proyek dan anggaran serta barang bukti elektronik dari komputer yang relevan dengan perkara.

Tersangka Budi diduga memberi uang total sebesar Rp400 juta terkait dengan pengurusan DAK untuk Kota Tasikmalaya TA 2018 kepada Yaya Purnomo dan kawan-kawan.

Yaya Purnomo merupakan mantan Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.

Tersangka Budi disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. (ben)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

HUKUM

KPK Geledah Ruang Kerja Iwa Karniwa

Published

on

Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Iwa Karniwa.

Jabarraya.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (31/7/2019) menggeledah ruang kerja Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Iwa Karniwa (IWK) dalam penyidikan kasus suap izin proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

“Iya, ada penggeledahan dalam kasus suap terkait RDTR (Rencana Detil Tata Ruang) Meikarta pagi ini di ruang Sekda Jabar,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu (31/7/2019).

Dalam pengembangan kasus Meikarta itu, KPK pada Senin (29/7/2019) kembali menetapkan dua tersangka, yaitu Iwa Karniwa dan mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Bartholomeus Toto (BTO).

Untuk diketahui, perkara kasus Meikarta tersebut berawal dari kegiatan tangkap tangan pada 14 dan 15 Oktober 2018. KPK menetapkan sembilan orang sebagai tersangka dari unsur kepala daerah, pejabat di pemkab Bekasi dan pihak swasta.

Kesembilan orang tersebut sudah divonis yaitu (1) Bekas Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin divonis 6 tahun penjara, (2) Bekas Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi Jamaludin divonis 4,5 tahun penjara, (3) Bekas Kepala PMPTSP Pemkab Bekasi Dewi Tisnawati divonis 4,5 tahun penjara, (4) Bekas Kepala Dinas Damkar Pemkab Bekasi, Sahat Maju Banjarnahor divonis 4,5 tahun penjara.

Selanjutnya (5) Bekas Kepala Bidang Penataan ruang Dinas PUPR Neneng Rahmi Nurlaili divonis 4,5 tahun penjara, (6) Bekas Direktur Operasional Lippo Group, Billy Sindoro divonis 3,5 tahun penjara, (7) Henry Jasmen P Sitohan divonis 3 tahun penjara, (8) Fitradjaja Purnama divonis 1,5 tahun penjara dan (9) Taryudi divonis 1,5 tahun penjara.

Penerimaan oleh Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan atau pejabat lain di pemerintahan kabupaten Bekasi terkait 6 aspek yang cukup sistematis untuk mempengaruhi kewenangan DPRD Kabupaten Bekasi yaitu:
a. Penerimaan terkait izin peruntukan penggunaan tanah (IPPT) seluas 846.356 meter persegi kepala PT Lippo Cikarang Tbk.
b. Penerimaan terkait Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
c. Penerimaan terkait rekomendasi Dinas PUPR berupa site plan, block plan dan saran teknis IMB oleh Dinas PUPR Kabupaten Bekasi.
d. Penerimaan terkait rekomendasi pemasangan alat proteksi pemadam kebakaran.
e. Penerimaan terkait rekomendasi lingkungan hidup dari Dinas Lingkungan Hidup
f. Penerimaan terkait penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). (ben)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

KPK Hargai Pemprov Jabar Tunjuk Plh Sekda

Published

on

Sekretaris Daerah Jawa Barat, Iwa Karniwa.

Jabarraya.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi menghargai langkah Pemprov Jawa Barat menunjuk Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Jawa Barat setelah ditetapkannya Iwa Karniwa (IWK) sebagai tersangka dalam pengembangan perkara suap izin proyek Meikarta.

“Kami hargai Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil tindakan cepat. Jadi, setelah konferensi pers dilakukan kemarin tindakan cepat langsung dilakukan hari ini agar tidak ada persinggungan kepentingan atau hal-hal lain yang akan merugikan di dua sisi,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Selasa (30/7/2019).

Diketahui, Asisten Pemerintahan, Hukum, dan Kesejahteraan Sosial Setda Jabar Daud Achmad mulai Selasa ini ditunjuk Gubernur Jabar Ridwan Kamil sebagai Plh Sekda Jabar.

Adapun Iwa menjalankan cuti besar selama tiga bulan untuk berkonsentrasi terhadap kasus yang dialaminya saat ini.

“Kalau tersangka kasus korupsi apalagi yang ditangani oleh KPK itu masih menduduki jabatannya maka ada risiko pelaksanaan tugas pelayanan publik itu akan terhambat dan di sisi lain juga tidak akan maksimal dalam penanganan menghadapi proses hukum tersebut,” ungkap Febri.

Selain itu, kata dia, lembaganya pun akan memanggil Iwa dan mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Bartholomeus Toto (BTO), yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam pengembangan kasus Meikarta itu.

“KPK akan melakukan pemanggilan terhadap tersangka IWK dan tersangka BTO, tergantung nanti jadwal pemeriksaannya kapan yang dilakukan oleh penyidik,” ujar Febri.

Sementara untuk pemeriksaan saksi dalam pengembangan kasus tersebut, kata dia, sampai saat ini KPK juga sudah mengagendakan pemeriksaan terhadap 13 saksi.

“Sebanyak 13 saksi dari unsur Pemprov Jawa Barat kemudian Pemkab Bekasi dan DPRD Bekasi dan juga dari pihak pegawai Lippo juga sudah kami panggil sebagai saksi dalam perkara ini. Nanti informasi lebih lanjut akan disampaikan,” kata dia. (ben)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Ditetapkan sebagai Tersangka, Rumah Dinas Sekda Jabar sepi

Published

on

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Iwa Karniwa.

Jabarraya.com, Bandung – Setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, situasi rumah dinas Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa di Jalan Aria Jipang, Kota Bandung pada Senin malam sepi (29/7/2019).

Petugas Zatpam yang berjaga menyebutkan Iwa Karniwa sedang tidak berada di kediaman dinasnya. Di dalam rumah tersebut hanya ada istrinya saja, Elly Rosita Karniwa.

“Ada istrinya aja, hanya istrinya aja,” kata Satpam tersebut.

Di depan rumah dinas Iwa, terparkir dua mobil dengan gerbang pagar yang tertutup. Beberapa orang yang mencoba mendatangi rumah Iwa dengan menekan bel pun tidak dibukakan gerbang oleh penghuni rumah.

Berdasarkan keterangan Satpam, Iwa yang kini terjerat perkara dugaan suap proyek Meikarta tidak setiap hari mendatangi rumah dinasnya. Iwa hanya sesekali berkunjung ke rumah dinasi tersebut.

“Enggak (setiap hari) sih, beliau ke sini paling sekali-sekali saja,” katanya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa sebagai tersangka dalam pengembangan kasus suap izin proyek Meikarta.

“Sejak 10 Juli 2019 KPK melakukan penyidikan untuk tersangka IWK (Iwa Karniwa), Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat 2015 – sekarang dalam perkara dugaan suap terkait dengan Pembahasan Substansi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Bekasi Tahun 2017,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam konferensi pers di gedung KPK Jakarta, Senin.

Iwa diduga menerima aliran suap dari proyek Meikarta sebesar Rp900 juta terkait dengan pengurusan RDTR di Provinsi Jawa Barat.

Atas perbuatannya, Iwa Karniwa diduga melanggar pasal Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (ben)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending